Sengketa Batas Desa Cipining Dan Mekarsari Lanjut Ke DPR

0
275

SNN- Masyarakat Desa Cipining Kecamatan Curugbitung dan Desa Mekarsari  Kecamatan Maja audiensi di Aula Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Lebak, Rabu, (10/7/2019).
Audensi yang di lakukan di Aula DPRD itu, mereka meminta kepada DPRD dan pemkab untuk bisa menentukan tapal batas desa yang saat ini terjadi persengketaan lahan di kedua belah pihak. 
“kami minta segera ada keputusan soal tapal batas desa”kata juru bicara Desa Cipining Komeng dalam audiennya.
Komeng menjelaskan, mengapa Desa Cipining mempertahankan batas tapal tersebut karena kata komeng pihak Desa mengacu berdasarkan ketetapan tahun 1978 kemudian di buktikan lagi dengan buku induk (BIN) yang tertera jelas bahwa lahan tersebut milik Cipining serta memiliki sertifikat DHKP, dan SPPT tahun 2019.
“Pada prinsipnya kami memang berharap di kembalikan kepeta tahun 1978, permasalahan ini  nanti kita semua di serahkan ke Pemda, saya yakin Pemda bekerja profesional untuk meneliti menilai siapa memang yang memiliki lahan tersebut”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Mekarsari Usup Kepada awak media mengaku tidak pernah merasa bersengketa,karena ia berkeyakinan dan bekerja sesuai dengan data  yang di keluarkan oleh instansi terkait baik itu dari BPN dan Bapeda.
“kami hanya mengacu pada data produk yang yang di keluarkan Kabupaten Lebak, dan kami selalu mematuhi peraturan – peraturan yang akan di  keluarkan Pemkab Lebak”terang Usup. 
Ditempat yang sama Asda Satu Pemkab Lebak Alkadri mengatakan Pemkab Lebak tetap mengacu pada peraturan yang berlaku terutama tentang batas desa, yang sudah di atur berdasarkan permendagri 45 tahun 2016 tentang batas desa, 
“Jadi salah satu pasal mengatakan point itu bahwa apabila ada perselisihan batas desa maka di selesaikan secara musyawarah dulu, apabila musyawarah ini tidak ada kesepakatan maka yang memutuskan adalah Kabupaten”ungkap Alkadri. 
 Menurut Alkadri ,permasalahan tersebut sudah beberapa kali di musyawarahkan di desa maupun di Kecamatan,tifak adanya keputusan hasil musyawarah hingga mereka menyerahkan ke Kabupaten. 
 “kami membentuk tim untuk segera menyelesaikan permasalahan ini,dan kami tim ini sudah bekerja beberapa bulan lalu mengumpulkan data sehingga data – data ini yang kita gunakan,untuk membuat kebijakan menentukan batas tapal desa ini oleh Bupati Lebak.tandasnya.(ibal)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here