Pengusaha Galian Tanah Di Desa Jatimulya Kembali Oprasi, Lembaga BCW Klaim Satpol PP Lebak Mandul

Lebak – Suara Nusantara News.Net
Pengusaha galian tanah kembali beroprasi, warga bersama lembaga BCW turun kembali stop galian tanpa izin di cihareno/Ciseke Desa Jatimulya Kecamatan Rangkasbitung senin, (13/06/2022).

Bukan hanya itu, warga menyebut satpol PP Lebak tidak tegas alias banci, lantaran seharusnya petugas pamong atau penegak perda itu menyetop pengusaha yang tidak memiliki izin galian, karena sudah merugikan masyarakat terutama rusaknya akses jalan kota Rangkasbitung, serta rumah warga menjadi tebing setinggi kurang lebih 5 meter. Hal itu membahayakan keselamatan rumah warga serta anak-anak jika bermain dihalaman.

BACA JUGA : Basmi Perjudian Togel, Sat Reskrim Polres Lebak Amankan Pelaku dan Barang Bukti

Dikatakan Dirman warga Cihareno, kami beserta warga masyarakat sudah melayangkan surat pernyataan kesepakatan bersama, agar galian ini ditutup total lantaran sudah mengganggu kenyamanan lingkungan, Puluhan warga sudah menandatangani terutama aparat Desa seperti RT dan RW, dan surat itu telah kami layangkan kepada Satpol PP Lebak,
“Ya, bersama warga lain khususnya yang terkena dampak galian tanah ini saya sudah membuat surat pernyataan dan sudah dilayangkan kepada penegak Perda Llebak,”tuturnya.

Kampung Cihareno/ Ciseke. Desa Jatimulya. Kecamatan Rangkasbitung

Namun masih kata Dirman, hari ini kembali pengusaha galian ini melakukan kegiatannya seolah tanpa merasa bersalah, padahal kemarin jumat (10/06/2022) petugas Pamong praja sudah terjun ke lokasi mungkin saja pengusaha galian sudah ditegur.

Sementara itu pengrajin batubata Ismail warga cihareno, Lokasi usaha yang berdekatan dengan galian tanah, mengaku terganggu dengan adanya galian tanah khususnya tanah menjadi tebing khawatir tempat usaha kami longsor, serta mengancam keselamatan anak-anak,”ucapnya.

BACA JUGA : Pemkab Lebak Laksanakan Sosialisasi Program Usaid Erat

Ditempat terpisah, Anwar Sopiyan Ketua Divisi Lembaga BCW mengatakan, dirinya saat menghubungi kepala seksi (Kasi) Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebak melah dipersilahkan lembaga BCW untuk menutup galian itu, padahal menurutnya itu merupakan tugas fungsi Satpol PP sesuai SOP menutup galian tanpa izin,

“Ya, sangat aneh, saat kami memberikan laporan kepada Kepala seksi Penindakan, malah disuruhnya untuk menutup saja galiannya. Padahal laporan kami sudah diterimanya,”ungkap Anwar.

Kami selaku lembaga BCW yang bergerak untuk kepentingan masyarakat, memberikan kenyamanan dan keamanan warga tidak memiliki kewenangan untuk menutup. tugasnya menutup adalah penegak Perda atau Satpol PP,”tuturnya.

Petugas pamong sudah dianggap apriori terhadap penegakan hukum perda di Lebak, menurut saya Satpol PP Lebak mandul.”cetusnya. (Red)

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *